PARTAI POLITIK DAN GOLPUT ALA SI KENTHIR

“Rupanya rasa kebosanan mulai menghinggapi kuping dan mata saya ketika menyaksikan berita di Televisi dan radio yg hampir tak ada bosannya menampilkan adegan-adegan mesum (opss maksudnya saya kebejatan elite partai yg melakukan korupsi), bahkan mesin pencari super lebay Mbah Google pun mulai menggila menampilkan index teratas mengenai berita-berita tersebut……….”

Berita mengenai terungkapnya kasus “DUGAAN SUAP” (kenapa selalu dugaan…dugaan…????) Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Semakin menambah keyakinan saya dan mungkin sebagian rakyat bangsa ini untuk tidak pernah percaya terhadap partai politik. Betapa tidak, kasus yang berawal dari proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang yang akan menjadi tuan rumah Sea Games 2011 ternyata  menyeret pula sejumlah elite Partai Demokrat dan wakil rakyat dari  beberapa partai yang eksis di DPR.

Kendati keterlibatan para politisi itu masih perlu ditelusuri lebih jauh kebenarannya, paling tidak pengakuan awal tersangka penyuap Rosalina Manulang menjadi penguak budaya yang selama ini hanya habis di ruang-ruang rumor semata. Bahwa politisi dan parpol terbiasa melakukan praktek percaloan proyek-proyek pemerintah adalah benar adanya. Tudingan miring bahwa politisi dan parpol merupakan aktor-aktor korupsi di republik ini makin tak terbantahkan…. atau jangan-jangan partai politiklah yg telah membuat Negara ini hancur??……..maaf ini hanya hipetosis kecil-kecilan dari seorang tukang ojek seperti saya.

ATAU bisa saja masyarakat sekarang ini akan sependapat dengan saya bahwa PARTAI POLITIK AKAN SELALU IDENTIK DENGAN KORUPSI. Kalau sampean-sampean tidak sependapat dengan saya ya monggo… tapi saya akan bertanya.. Bisakah sampean-sampean memberikan bukti partai mana yg benar-benar bersih dalam perpolitikannya??? Haaaaaaaa……..haaaaaaa… saya jamin 99% sampean tidak akan bisa membuktikan itu!!

Bagi saya Partai Politik adalah Parasit Kesejahteraan rakyat. Indonesia semakin terpenjara dalam ruang gelap akibat korupsi yg dilakukan oleh partai politik. Kesejahteraan pun tak kunjung tiba. Hampir semua lini lembaga negara terperosok dalam lumpur korupsi. Nah,……..Partai Politik (Parpol) yang katanya (tapi kalau saya 100% tidak percaya ini) sebagai pilar penting membangun negeri dalam alam demokrasi, kini sudah menjadi kuman penyakit yg sistemik.

Indonesia kian menjadi negeri lelucon. Kita kini menjadi negara dengan tingkat keterbelakangan yang tak terkira. Kemiskinan menjerat hampir separuh pendudukan negeri. Dalam soal kualitas hidup masyarakat Indonesia termasuk rendah. Human Development Index (HDI) atau indeks pembangunan manusia dari 179 negara di dunia, Indonesia hanya menempati urutan 109—hasil survei tahun 2006 dan dikeluarkan pada 18 Desember 2008.

Dari berbagai kasus korupsi di daerah dalam kurun 2004-2008, hampir triliunan rupiah yang diamankan Kejaksaan Agung. KPK bahkan memprediksi potensi korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2010 sebesar Rp 114,45 triliun. Dari pengalaman penanganan kasus oleh KPK, umumnya negara kerap dirugikan sebesar 35 persen dari setiap jumlah proyek yang dianggarkan. Terlihat bahwa dana yang (potensi) dikorup itu tidaklah sedikit.

Coba anda bayangkan seandainya dana-dana itu sungguh digunakan bagi kepentingan masyarakat miskin, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, serta penyediaan sarana pendidikan, peningkatan kualitas hidup masyarakat sudah barang tentu tidak perlu menunggu-menunggu lagi. Tapi apalah mau dikata, akibat manusia-manusia rakus yg melakukan korupsi, kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat masih harus tertunda, bahkan saya yakin akan terus tertunda dan tertunda…. Dan mari kita berbahagia hidup dalam kemiskinan akibat tingkah laku korup mereka.

 

Korupsi Parpol

Salah satu tempat suburnya perilaku korup ada di tubuh parpol. Lembaga yang didirikan dengan semangat sukarela ini (entah ini kalimat siapa??? Kalau saya berpendapat berbeda bahwa PARPOL didirikan bukan dengan semangat sukarela tapi dengan semangat suka janji, suka korup, dan suka-sukaan), khususnya di Indonesia, telah menjadi alat bagi sebagian elitnya untuk meraup rupiah. Parpol dan kehadirannya yang dianggap sebagai salah satu syarat dalam membangun demokrasi prosedural—dalam konteks teori—di Indonesia secara nyata telah gagal menjadi lembaga penyalur aspirasi.

Parpol di Indonesia telah gagal menjalankan fungsi-fungsinya: sebagai sarana komunikasi politik; sebagai sarana sosialisasi politik; sebagai sarana rekruitmen politik; dan sebagai sarana pengatur konflik. Malahan, parpol cenderung menjadi penghambat bagi masyarakat untuk mencapai demokrasi substansi (kesejahteraan) sebagai tujuan demokrasi prosedural itu. Ironis!

Kompas Cetak (16/05/2011) juga memberikan konfirmasi banyaknya kader parpol yang terjerat kasus korupsi. Catatan di halam 1 itu memuat beragam kasus yang menimpa kader parpol. Kasus yang melilit PD, misalkan, ada empat kasus, yakni: korupsi PBB Bengkulu oleh Agusrin M Najamuddin (4,6 tahun penjara), korupsi pambangunan PLTD Sungai Bahar ketika menjabat sebagai Bupati oleh As’ad Syam (Anggota DPR dan vonis 4 tahun penjara), Yusran Aspar, vonis 1,6 tahun penjara, Yusak Yaluwo (Bupati Buven Digul), korupsi APBD 2005-2007, dipenjara 4,5 tahun.

PAN ada satu kasus, yakni Abdul Hadi Djamal (anggota DPR), kasus proyek pembangunan dermaga dan bandara di wilayah Indonesia Timur, divonis 3 tahun penjara. Pada kasus cek pelawat pemilihan Deputi Senior BI Miranda Gultom, Golkar juga kena, Hamka Yandhu divonis 2,5 tahun penjara. Golkar bernasib sial, sebab Jefferson Soleiman M Rumajar (Wali Kota Tomohon) juga telah vonis 9 tahun penjara, akibat korupsi dana kas daerah demi kepentingan pribadi (termasuk bisa diduga itu juga demi kepentingan partainya).

Pada kasus korupsi proyek alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang, Banyuasin untuk dijadikan Pelabuhan Tanjung Api Api, juga melibatkan kader Golkar, Fachry Andi Leluasa (4 tahun penjara), Hilman Indra divonis 4 tahun penjara (anggota DPR dari fraksi PBB),Yusuf Erwin Faishal (DPR fraksi PKB) divonis 4,5 tahun penjara. Kader Partai Bintang Reformasi (PBR) juga tak ketinggalan, Bulyan Royan divonis 6 tahun penjara dalam kasus pembelian kapal patroli di Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Partai Persatuan Pembangunan dililit dua kasus korupsi, yakni yang menimpa Al Amin Nasution (anggota DPR), dengan vonis 8 tahun penjara, juga Endin Aj Soefihara telah divonis 1,3 tahun penjara dalam kasus cek perjalanan pemilihan Deputi Senior BI. PDI-P juga sama saja, Dudhie Makmum Murod, telah divonis penjara 2 tahun. Bahkan, Panda Nababan, dkk. sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor, menunggu waktu dipenjarakan.

Perilaku buruk para politisi juga terekam dalam laporan investigasi Majalah Tempo (edisi 16-22 Mei 2011). Berjudul “Calo-Calo Senayan”, laporan ini mengungkap fakta buram di balik penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang, perumusannya kerap dilumuri uang.

BEBAGAI CATATAN BURAM INI—KIPRAH POLITISI DAN PARPOL—HANYA KIAN MENGKONFIRMASI BAHWA PARPOL DI INDONESIA MEMANG SARANG BAGI KORUPTOR. PARPOL DALAM DIRINYA SECARA NYATA-NYATA TELAH MENGALAMI KECACATAN YANG SEDEMIKIAN FATAL. MORALITAS YANG LUHUR SERTA POLITIK BERETIKA TAK LAGI MENJADI BUDAYA WAJAR DALAM TUBUH PARPOL.

 

Maka. Bila kita menyatakan bahwa parpol lebih condong digunakan sebagai kendaraan pengejar rente adalah SAH-SAH saja! kiprah parpol di Indonesia minus idealisme, tubuh parpol dipenuhi dengan beragam tipu muslihat serta parpol identik dengan politik kartel demi mengejar rente.

DARI KASUS YG MASIH HANGAT, Demokrat yang selama ini menjual isu antikorupsi ternyata tak ada bedanya dengan parpol lain yang sejumlah kadernya terjerat kasus korupsi. PKS pun tidak tinggal diam ikut ambil bagian dalam prilaku korupsi… PKS yang selama ini mencitrakan diri sebagai partai yang bersih, belakangan ini terperangkap dalam sejumlah kasus mulai dari perkara Misbakhun hingga daging sapi impor. Kasus Miranda Gultom yang menjerat sejumlah politisi Golkar, PDI-P, dan PPP bisa disebut pula sebagai bukti. Belum lagi kasus-kasus yang masih bersifat dugaan seperti skandal Bank Century, mafia pajak, dan sebagainya.

Semua fakta tersebut menguatkan tudingan selama ini bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari eksistensi parpol. Hampir tak ada parpol yang bisa hidup tanpa korupsi. Partai terbiasa hidup dengan mengandalkan para kadernya yang eksis di eksekutif maupun legislatif. Secara langsung maupun tidak langsung para kader tersebut dipaksa untuk menjadi kepanjangan tangan partai dalam mencari uang. Sudah bukan rahasia lagi bila partai berlomba-lomba menempatkan kadernya di pos-pos basah dalam pemerintahan agar bisa memberi feedback maksimal bagi partai.

Dengan pola seperti ini memang mustahil kita berharap korupsi diberantas dari bumi Indonesia. Para kader yang merasa mendapat restu tidak sungkan-sungkan lagi merampok uang rakyat. Bagi mereka mandat itu adalah berkah yang sekaligus  bisa dimanfaatkan untuk ikut menebalkan kantong pribadi. Karena itu, selama parpol yang menjadi salah satu pondasi sistem bernegara masih hidup dengan budaya tersebut, maka jangan harap korupsi bisa diberantas.

BERHARAP PADA KPK???? HAAAAAA……itu hanya donget 1001 malam yg dulu pernah saya mbaca ketika SMA. Sebab kita tidak bisa berharap KPK akan menjadi kuat selama mereka masih dipilih oleh pemerintah dan DPR. Kasus kriminalisasi KPK dulu terjadi akibat KPK terlalu agresif membekuk para politisi koruptor. Tidak ada jaminan pelemahan KPK tidak akan terjadi lagi kalau KPK tidak jinak dengan politisi dan penguasa yang memilihnya.

Kasus dugaan suap Sesmenpora yang menyeret kader Partai Demokrat membuat kita sangat prihatin dan pesimis korupsi bisa diperangi di Indonesia. Bagaimana mau membersihkan lantai kotor dengan sapu kotor? Tangan parpol ada di semua lini kehidupan. Kalau tangan mereka kotor, bagaimana mereka bisa membersihkan negeri ini dari korupsi yang belakangan menjerat para pejabat dari Sabang sampai Merauke. Karena itu, selama parpol tidak dibersihkan atau membersihkan diri sendiri, jangan harap Indonesia bebas dari korupsi.

Harus ada upaya luar biasa dari negara maupun parpol sendiri untuk berubah. Negara harus berani menerapkan aturan yang tegas agar parpol jera dan tak berani lagi melakukan atau mendorong terjadinya korupsi. Di sisi lain harus ada kesadaran kolektif dari parpol untuk ikut menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Tanpa dua hal itu sulit bangsa ini keluar dari keterpurukan. Berharap pada tekanan moral yang dilakukan para aktivis dan kalangan masyarakat madani sebagaimana yang terjadi selama ini tampaknya membutuhkan waktu yang amat sangat lama.

Kita melihat salah satu penyebab mendasar dari menguatnya praktik percaloan proyek dan korupsi di tubuh parpol adalah masalah pendanaan parpol yang tidak jelas. Selama aturan pendanaan parpol masih serba abu-abu dengan law enforcement yang lemah seperti selama ini, maka jangan harap praktik miring itu bisa dihilangkan. Karena itu, sudah saatnya negara mengeluarkan aturan agar parpol dibiayai negara.

SEHARUSNYA KEBERADAAN PARPOL dibumi pertiwi ini harus menjadi sumber solusi bagi permasalahan bangsa… BUKANNYA malah menjadi SUMBER MASALAH yg tak pernah ada soluisinya.

TERAKHIR, mungkin inilah kebenaran ucapan AL-MARHUM KH. ABDURAHMAN WAHID (GUSDUR)…. GOLPUT WHAY NOT…kalau sampean-sampean masih percaya partai politik itu hak sampean…… dan ketika saya si kenthir ini pun tidak percaya terhadap partai politik…ya tentu ini hak saya…

About bahrudin Achmad

Cuma orang Goblok yg ingin Ngeblog....... Apa yg kutulis inilah caraku....sampean mau suka atau tidak itu urusan sampean.... :D
This entry was posted in Celoteh si Kethir and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Jangan Lupa Komentarnya....... Tinggalkan jejak anda dengan komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s